Lonjakan kasus penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memicu keprihatinan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan,...
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Lonjakan kasus penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memicu keprihatinan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan razia dan penangkapan.
“Kalau kita hanya mengandalkan razia dan penangkapan, itu seperti mengobati gejala. Masalah utamanya adalah lemahnya pengawasan sosial dan kurangnya keterlibatan masyarakat,” ujar legislator dari dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Minggu (25/5/2025).
Agusriansyah menilai bahwa peningkatan peredaran narkoba di wilayah Benua Etam sudah pada level mengkhawatirkan.
Ia menekankan pentingnya membangun gerakan bersama dari tingkat paling dasar, RT, kelurahan, hingga kecamatan, untuk menjadi benteng awal pencegahan.
Menurutnya, sistem deteksi dini berbasis pelaporan warga bisa menjadi alat yang efektif, jika didukung dengan respons cepat dari aparat penegak hukum.
Ia menyoroti banyaknya laporan warga yang tidak ditindaklanjuti secara serius, yang pada akhirnya memperburuk situasi.
“Penegak hukum harus tanggap, masyarakat harus berani bicara, dan pemerintah wajib fasilitasi. Ini butuh sinergi yang tidak hanya formal, tapi nyata,” tegas politisi dari PKS ini.
Agusriansyah juga menyinggung lemahnya implementasi peraturan daerah yang sudah ada.
Menurutnya, berbagai perda terkait narkotika belum diterjemahkan dalam bentuk aksi konkret di lapangan.
“Kita punya aturan, tapi apakah sudah dijalankan optimal? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua pemangku kebijakan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Agusriansyah mengajak seluruh elemen masyarakat, keluarga, sekolah, tokoh agama, hingga pemuda, untuk aktif dalam membangun budaya hidup sehat dan bebas narkoba.
“Perang melawan narkoba bukan hanya tugas negara. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai warga yang ingin melihat generasi mendatang tumbuh tanpa ancaman kehancuran moral dan kesehatan,” pungkasnya. (adv)
 Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.jpeg)