Di balik torehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ketua DPR...
,_Hasanuddin_Mas’ud.jpeg)
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Di balik torehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengingatkan bahwa tantangan justru semakin berat, terutama dalam konteks Kaltim sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Prestasi ini patut diapresiasi, tetapi jangan membuat kita lengah. Di tengah percepatan pembangunan dan tekanan fiskal tinggi, kita butuh sistem keuangan yang lebih adaptif dan akuntabel,” tegas Hasanuddin pada Jumat (23/5/2025).
Hasanuddin menyebut bahwa keberhasilan meraih WTP bukan akhir dari pekerjaan, melainkan titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Ia menyoroti bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mencatat 27 temuan dan 63 rekomendasi dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2024.
“WTP bukan berarti tanpa masalah. Justru catatan BPK menunjukkan masih ada hal-hal mendasar yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan yang terpusat di wilayah Kaltim menyusul proyek IKN, Hasanuddin menekankan pentingnya menyusun anggaran yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
“Setiap rupiah harus tepat sasaran. Kebijakan fiskal yang asal-asalan akan langsung berdampak pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
DPRD, katanya, akan meningkatkan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran digunakan secara bijak dan berkelanjutan.
Terutama karena posisi Kaltim kini menjadi pusat perhatian nasional dalam proses pemindahan ibu kota negara.
“Transparansi dan akuntabilitas harus jadi prinsip utama. Jangan sampai WTP hanya jadi simbol administratif, tapi tidak mencerminkan kualitas keuangan yang sesungguhnya,” tegas Hasanuddin.
Ia menegaskan, komitmen DPRD Kaltim adalah memastikan bahwa predikat WTP benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sehat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (adv)
.jpeg)
