POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jang...
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/5/2025).
Dalam forum tersebut, Andi Harun menekankan pentingnya sinergi konkret antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusun serta mengimplementasikan RPJMD secara berkelanjutan dan realistis.
“Sinergi dan kolaborasi itu indah didengar, tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan pertemuan teknokratik, hanya akan jadi jargon belaka,” tegasnya.
Ia mendukung fokus pembangunan yang diarahkan Gubernur Kalimantan Timur pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Namun, ia juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan antara visi besar provinsi dan kemampuan implementatif di tingkat kota.
Andi Harun mengapresiasi dorongan Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau dan biru berbasis sektor non-komoditas seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Meski demikian, ia memberikan catatan terkait target efisiensi anggaran sebesar 70 persen yang dicanangkan Gubernur Kaltim.
“Kalau dipaksakan di tingkat kota, bisa mengganggu perekonomian masyarakat. Karena berkurangnya perputaran uang bisa memperparah inflasi,” jelasnya.
Ia juga mengangkat persoalan status jalan yang kerap menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama terkait banyaknya ruas jalan rusak di Samarinda.
“Banyak jalan rusak itu statusnya jalan provinsi atau nasional. Kami di pemerintah kota tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan tanpa izin. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa kami bukan diam, tetapi terbatas oleh regulasi,” tegasnya.
Masalah lain yang disoroti adalah penanganan banjir, khususnya proyek pembangunan turap di Sungai Karang Mumus.
Ia menyebut kebutuhan anggaran mencapai Rp900 miliar.
“Kalau hanya andalkan APBD kota, jelas tidak cukup. Tapi ini kan tanggung jawab bersama, jadi kita butuh kolaborasi lintas pemerintahan,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari Musrenbang, Andi Harun mengusulkan agar segera diadakan pertemuan teknis antar-Sekretaris Daerah, Bappeda, dan tim anggaran dari provinsi maupun kabupaten/kota.
“Baru sinergi bisa jalan. Jangan berhenti hanya di forum-forum seremonial seperti ini,” pungkasnya. (adv)
