Komisi III DPRD Kaltim meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi tidak mengorbankan sektor infrastruktur, khususnya jalan dan...
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Komisi III DPRD Kaltim meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi tidak mengorbankan sektor infrastruktur, khususnya jalan dan drainase.
Hal ini disampaikan usai mendengarkan pemaparan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Selasa (20/5/2025).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, mengapresiasi kinerja Dinas PUPR-Pera yang dinilai telah menjaga kondisi jalan provinsi tetap baik, dengan tingkat kemantapan mencapai 82 persen.
Namun ia menekankan pentingnya peningkatan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menjadi ujung tombak di lapangan.
“UPTD itu garda terdepan. Tapi sayangnya anggaran mereka sangat kecil. Kami minta ke depan dialokasikan lebih besar agar kerja mereka maksimal, apalagi ada anggaran untuk situasi darurat,” tegas Reza.
Efisiensi anggaran sebesar Rp410 miliar tahun ini berdampak pada penundaan lima paket kegiatan infrastruktur.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi.
“Beberapa program infrastruktur harus ditunda karena efisiensi tersebut. Tapi kami tetap berupaya menjaga kondisi jalan tetap fungsional,” jelasnya.
Data hingga akhir 2024 menunjukkan, kemantapan jalan provinsi mencapai 82,2 persen.
Pemerintah menargetkan kondisi jalan 100 persen mantap pada 2027.
Komisi III juga menyoroti kurangnya drainase di sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Samarinda.
Reza menegaskan, hal ini harus dibenahi serius demi mencegah kerusakan berulang akibat genangan air.
“Jangan sampai efisiensi bikin kita abai terhadap drainase. Itu bagian penting dari kualitas jalan,” ujarnya.
Sementara itu, Hariadi menambahkan bahwa sejumlah ruas jalan terdampak cuaca ekstrem juga sedang ditangani, termasuk di Kabupaten Berau yang sempat terputus karena longsor.
“Tim UPTD kami sudah turun, memasang box culvert dan menimbun agar bisa dilalui kendaraan,” imbuhnya.
Terkait proyek pelebaran Jalan Bung Tomo di Samarinda yang sempat menyempit di beberapa titik, Hariadi menyebutkan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat.
“Kalau lahannya sudah clean and clear, bisa langsung dikerjakan. Beberapa titik juga butuh perencanaan tambahan seperti dinding penahan tanah,” ungkapnya.
Komisi III DPRD Kaltim mengingatkan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang yang menyangkut keselamatan, efisiensi ekonomi, dan kenyamanan masyarakat.
“Sinergi antara Pemprov, DPRD, dan masyarakat harus terus diperkuat. Jalan yang baik adalah fondasi pembangunan,” tutup Reza. (adv)
.jpeg)
