POJOKNEGERI.COM - Pemerintah Kota Samarinda sedang mempersiapkan Sekolah Unggulan Terpadu di lokasi bekas SMP 16 Loa Bakung. 

Sekolah ini akan menjadi sekolah bilingual yang mengintegrasikan Kurikulum Merdeka Nasional dengan Kurikulum Cambridge. 

Pemkot Samarinda kini mulai melakukan berbagai pembenahan tidak hanya dari sisi infrastruktur dan kualitas pembelajaran tetapi juga dari aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan sekolah.

Menyongsong operasional Sekolah Unggulan Terpadu di eks SMP 16 Loa Bakung, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi mengingatkan bahwa integritas dalam proses seleksi menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Hal ini disampaikan Ismail Latisi merespon kekhawatiran masyarakat akan potensi praktik suap dalam proses penerimaan siswa baru sekolah unggulan berbasis internasional.

Anggota legislatif Kota Tepian dari Fraksi PKS ini mendorong Pemkot Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menjauhkan sekolah unggulan itu dari bayang-bayang praktik kecurangan.

Ia menegaskan bahwa sistem seleksi yang diterapkan harus benar-benar ketat, transparan, dan berbasis pada indikator yang objektif.

Ismail Latisi pun menekankan pentingnya pengawasan dari Pemkot dan DPRD untuk memastikan hal itu.

“Proses seleksi harus melalui tes dan berdasarkan kemampuan dan kompetensi siswa dan harus ada pengawasan ketat dari Pemkot dan DPRD supaya target yang diinginkan itu tercapai,” tegasnya.

Ismail menyampaikan, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mulai melakukan seleksi pengurus sekolah tersebut, mulai dari  kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik lainnya.

Sekolah tersebut ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025.

Sekolah tersebut diharapkan dapat mencetak lulusan berkualitas serta menjadi model bagi pengembangan pendidikan di Samarinda.

“Keberadaan sekolah unggulan tersebut diharapkan mampu menjadi proyek percontohan bagi sekolah-sekolah lain di Samarinda, ” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta Pemkot Samarinda untuk tidak mengesampingkan sekolah-sekolah lain agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan di Ibu Kota Kaltim ini.

“Kita berharap tak meluputkan kewajiban pemerintah kota untuk tetap memperhatikan sekolah-sekolah yang lain,” tegasnya.

(ADV)