IMG-LOGO

IMG
Home Daerah Banjir Parah Lumpuhkan Samarinda, DPRD Desak Pemprov Kaltim Ambil Tindakan
daerah | samarinda

Banjir Parah Lumpuhkan Samarinda, DPRD Desak Pemprov Kaltim Ambil Tindakan

Mikhail - 14 Mei 2025 07:45 WITA

Banjir Parah Lumpuhkan Samarinda, DPRD Desak Pemprov Kaltim Ambil Tindakan

Samarinda kembali dikepung banjir hebat. Sejumlah titik lumpuh, akses utama terputus, dan warga terdampak harus bergantung pada dapur umum. DPRD Kalim...

IMG
Kondisi banjir di kawasan Sempaja Timur Samarinda (ist)

POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Samarinda kembali dikepung banjir hebat.


Sejumlah titik lumpuh, akses utama terputus, dan warga terdampak harus bergantung pada dapur umum.


DPRD Kalimantan Timur menuntut tindakan cepat dari pemerintah provinsi.


Banjir besar melanda hampir seluruh wilayah Samarinda sejak Senin siang (12/5/2025), dan hingga Selasa (13/5), dampaknya masih terasa.


Kawasan Loa Janan Ilir menjadi salah satu titik terparah, dengan genangan air yang memutus akses jalan di kawasan HM Rifadin dan menyebabkan kemacetan panjang.


Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, meminta Pemprov Kaltim segera turun tangan. Ia menyebut bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota.


“Ini hampir merata, bahkan daerah pinggiran ikut terdampak. Jalan utama terputus, lalu lintas lumpuh, dapur umum masih aktif di berbagai lokasi,” ujar Darlis.


Menurutnya, banjir ini bukan semata-mata karena cuaca ekstrem. Kombinasi buruknya sistem drainase, curah hujan tinggi, dan aktivitas tambang di daerah hulu diduga memperparah situasi.


“Samarinda berada di daerah aliran sungai. Debit air masuk sangat besar, apalagi jika daerah hulu seperti tambang tidak dikelola dengan benar,” tegas politisi PAN itu.


Ia menilai penanganan banjir tak bisa lagi bersifat reaktif.


Perlu strategi jangka panjang yang mencakup evaluasi perizinan tambang, pembenahan drainase, serta pembangunan infrastruktur penahan banjir.


“Kita tak bisa biarkan ini terjadi berulang. Samarinda adalah ibu kota provinsi, bukan daerah yang bisa disepelekan,” tandasnya.


Darlis mendesak Pemprov Kaltim untuk menjadikan isu banjir sebagai prioritas lintas sektor dan kewenangan, karena dampaknya sudah meluas hingga ke berbagai kabupaten dan kota sekitar. (adv)