Tampaknya, Presiden Prabowo Subianto sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih progresif dalam sistem pajak Indonesia, khususn...
POJOKNEGERI.COM - Tampaknya, Presiden Prabowo Subianto sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih progresif dalam sistem pajak Indonesia, khususnya terkait dengan pajak penghasilan (PPh) bagi individu dengan penghasilan tinggi.
Langkah ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan kesetaraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di tanah air.
Kajian akan dilakukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibentuknya. Dewan tersebut rencananya diisi para pimpinan serikat buruh tanah air.
"Kita akan tegakkan undang-undang yang benar, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar," ujar Prabowo, Kamis (1/5).
Menurut Prabowo, besaran pajak penghasilan konglomerat seharusnya sama rata dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun, ia juga menegaskan pajak penghasilan menjadi kewajiban bagi seluruh pekerja.
"Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak (tinggi). Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit, boleh ya. Kalau pajaknya enggak terlalu besar, boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh," jelasnya.
Selain masalah pajak, Prabowo juga berencana menghapus sistem outsourcing pekerja. Karenanya,ia memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari cara menghapus sistem tersebut.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," ujarnya.
Namun, Prabowo mengingatkan para buruh untuk realistis. Dalam hal ini, Indonesia harus menjaga juga kepentingan investor.
"Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," terangnya.
Prabowo mengungkapkan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya sudah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun bagi rakyat miskin.
"Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak," tandasnya.
(*)
.jpeg)
 Hasan Nasbi.jpeg)