Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan adanya 184 temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah dugaan penyaluran dana hibah yang tidak sesuai aturan hukum, khususnya kepada organisasi kepemudaan.
Selengkapnya_saat_menyampaikan_sambutan_(IST).jpg)
Presiden Jokowi menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Selengkapnya
Wali Kota Samarinda, Andi Harun hadiri Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Samarinda, pada Rabu (26/6/2024)
Selengkapnya
DPRD Kota Samarinda menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama antara Wali Kota Samarinda dengan DPRD Kota Samarinda terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Selengkapnya.jpg)
Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda rupanya berasal dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2022.
Selengkapnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK RI.
Selengkapnya_saat_menerima_hasil_pemeriksaan_BPK_RI_Perwakilan_Kalimantan_Timur_(IST).jpg)
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) untuk kesepuluh kalinya
Selengkapnya
Pemerintah Kota Samarinda menggelar rapat evaluasi terkait penanggulangan banjir, menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terhadap kinerja pada tahun 2023
Selengkapnya